Bupati Barito Utara Lakukan Groundbreaking Ceremony Proyek Penataan Kawasan Kumuh di Kelurahan Lanjas

Muara Teweh, kaltengone.id/ – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, secara resmi membuka Groundbreaking Ceremony Proyek Penataan Kawasan Kumuh RT. 04, RT. 05, dan RT. 06 Kelurahan Lanjas dirangkai dengan penyerahan sertifikat tanah relokasi bagi masyarakat terdampak, Rabu (1/7/2026).

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Bupati, Felix Soenadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah, Muhlis, Unsur Forkopimda, Kepala OPD, Camat Teweh Tengah, tokoh masyarakat, dan insan pers.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Barito Utara, Junaidi  menyampaikan, proyek ini merupakan implementasi Perda RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2029. Total penanganan kawasan sepanjang 610 meter dengan ruang lingkup penataan permukiman kumuh, peningkatan kualitas lingkungan dan ruang publik, pelebaran jalan, serta pembangunan Water Front City.

“Untuk tahun 2026 ini, anggaran yang dialokasikan melalui APBD sebesar Rp48,5 miliar dengan target penanganan sepanjang 372 meter. Sisa penanganan akan dilanjutkan pada tahun 2027,” jelas Junaidi.

Bupati H.Shlahhudin menegaskan, Kota Muara Teweh sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan sudah selayaknya memiliki infrastruktur memadai dan estetika kota yang indah. “Melalui proyek penataan kawasan kumuh di Kelurahan Lanjas ini, kita tidak sekadar memperbaiki wajah kota. Melainkan secara langsung meningkatkan kualitas hidup, sanitasi, dan kesehatan lingkungan warga,” ujar Bupati.

Bupati juga menambahkan bahwa proyek ini mencakup pelebaran jalan dan pengembangan Water Front City di tepi Sungai Barito. Akses jalan yang lebih lebar akan melancarkan mobilitas dan distribusi barang. “Langkah ini sekaligus menjadi fondasi pengembangan Water Front City. Kawasan tepian sungai akan menjadi ruang publik yang representatif, berdaya tarik, dan menjadi kebanggaan warga Muara Teweh,” tambahnya.

Bupati juga menyerahkan sertifikat tanah relokasi sebagai bentuk kepastian hukum. Ia mengakui proses relokasi butuh pengorbanan, namun Pemkab Barut berkomitmen hadir mendampingi.

“Saya pastikan Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan selalu hadir mendampingi masyarakat guna memastikan hak-hak warga terpenuhi demi kehidupan yang lebih layak di masa depan,” ungkapnya. (Red/Sumber : Diskominfosandi Barut)